Poros Wartawan Jakarta Bahas Hantu Hoax dalam Pemberitaan Media

JAKARTA - Poros Wartawan Jakarta (PWJ) menggelar diskusi publik bertajuk "Hantu Hoax dalam Pemberitaan Media." Kegiatan tersebut dihelat di Oria Hotel, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Dalam acara itu, turut hadir menjadi narasumber Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, pengamat media sosial Nukman Luthfie, peneliti senior LP3ES Rahadi T Wiratama, dan wartawan senior Budiarto Shambazy.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyambut Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019, di antaranya Satgas Anti Politik Uang dan Satgas Nusantara.

"Dari satgas itu ada empat sub satgas. Ada sub satgas manajemen sosial, sub satgas kemitraan, sub satgas manajemen media, dan sub satgas penegakkan hukum," kata jenderal bintang satu itu.

Sub satgas manajemen sosial berfungsi untuk mengajak komponen masyarakat mengadakan kegiatan yang menyampaikan pesan-pesan sejuk. Sementara sub satgas kemitraan berfungsi untuk menjalin harmoni dengan berbagai stakeholder.

"Sub satgas manajemen media juga saya kelola, ikut ambil bagian agar teman-teman (media) tidak terjebak dengan hoaks. Ada formula khusus Kepolisian merangkul media, ini salah satu cooling system. Terakhir ialah sub satgas penegakkan hukum. 85% preventive approach, 15% coercive approach," jelasnya.

Media massa, kata Iqbal, memiliki kontribusi besar untuk menangkal hoaks dan menguatkan cooling system menjelang perhelatan pesta demokrasi. Ia mengimbau jurnalis dapat menunjukkan integritasnya dalam membuat berita. Berita yang teduh sangat amat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan bangsa.

Sementara itu, wartawan senior Budiarto Shambazy menuturkan, penyebar hoaks merupakan pelaku kriminal. Karenanya, mereka tidak bisa disamakan dengan pewarta yang menulis informasi berdasarkan data dan fakta. "Mereka itu kriminal, disinformasi," ujar Budiarto.

Dia menilai, pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, sistem pers di Indonesia semakin liberal. Hal itu ditandai dengan menjamurnya media, tak terkecuali media sosial. "Siapapun bisa menulis dan memberitakan, tanpa verifikasi," ucapnya.

Berita bohong sendiri pada umumnya berkutat pada isu-isu politik. Karena itu, ia meminta media mainstream dapat mengalihkan perhatian publik kepada isu-isu lainnya yang jarak dihinggapi hoaks.

"Volume pemberitaan media mainstream akan banyak terpecah ke banyak peristiwa. Mau puasa, lebaran, Asian Games, Piala Dunia, jadi kelihatannya publik bisa teralihkan dari hoaks," tutur dia.

Pengamat media sosial Nukman Luthfie mengingatkan, jurnalis harus dapat menyajikan informasi sesuai data dan fakta. Ia meminta agar pewarta tidak mengorbankan akurasi demi kecepatan semata. Pasalnya, publik menaruh asa kepada wartawan untuk menyajikan informasi yang akurat.

Nukman lalu memperlihatkan informasi persebaran hoaks yang berseliweran di berbagai media. Berdasarkan data yang ia miliki, bentuk hoaks yang paling sering diterima publik berupa tulisan sebesar 62,10%, gambar 37,50%, dan video 0,40%.

"Sementara itu saluran penyebaran berita hoaks melalui radio 1,20%, email 3,10%, media cetak 5%, televisi 8,70%, situs web 34,90%, aplikasi chat 62,80%, dan sosial media 92,40%," ungkapnya.

Di sisi lain, peneliti senior LP3ES Rahadi T Wiratama berujar, selama ini kelompok pro ujaran kebencian dan SARA selalu berlindung dibalik kebebasan berekspresi. Padahal, apa yang mereka lakukan bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi.

"Demokrasi itu tak pernah gamang, tegas. Tidak ada dalil apapun yang menyebutkan penyebaran kebencian sebagai kebebasan berekspresi," tegas Rahadi.

Terakhir, Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan, persebaran hoaks menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 akan semakin menguat. "Pastinya lebih tinggi. Di tahun politik sudah mulai mengarah ke situ, apalagi memasuki Pilpres 2019," ujarnya.

Wawan berujar, berdasarkan hasil patroli siber, aparat penegak hukum yakin akan menemukan dalang di balik maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Apalagi, saat ini pihaknya telah memiliki alat yang canggih untuk mendeteksi arus informasi bohong tersebut.

"Peralatan sudah canggih. Mudah sekali untuk menemukan siapa pengunggah pertama, dan kebanyakan pasti ketemu itu," ucapnya.

Meski demikian, BIN dan Polri mengaku selalu mengedepankan aspek pencegahan ketimbang penindakan. Karena itu, pihaknya juga akan melakukan penguatan literasi media sosial.

"Kita ingin ada sikap mendidik, menasihati satu sama lain untuk tidak (menyebarkan hoaks), nanti penjara penuh sama penyebar hoaks yang jumlahnya begitu banyak, kan malah repot," pungkasnya.