Menaker: Tujuan Utama Perpres TKA Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA - Pemerintah mengakui ada kondisi khusus sehingga perlu diterbitkan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, perpres itu memiliki tujuan utama penciptaan lapangan kerja, melalui perbaikan iklim investasi. 

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan topik "Perpres 20/2018: Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia", bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (23/4/2018).

“Tujuan utama perpres Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu adalah penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan iklim investasi. Kenapa harus melalui perpres, karena memang ada kondisi di mana kontibusi APBN terhadap PDB itu tidak cukup. Sehingga, kita harus menggenjot ekspor, melalui investasi,” katanya. 

Hanif  melanjutkan, melalui investasi yang meningkat itulah, diharapkan kesempatan kerja pun meningkat.  Sementara itu, dari sisi konten, Hanif memaparkan, dibandingkan aturan sebelumnya memang ada perubahan. Di mana, kata dia, melalui aturan terbaru itu prosedur dan mekanisme perizinan TKA menjadi lebih cepat dan efisien. 

“Intinya, kalau perizinan bisa selesai dalam sejam, misalnya, kenapa harus sehari,” katanya. 

Hanya saja, Hanif menegaskan, penyederhanaan perizinan tidak lantas menghilangkan syarat-syarat kualitatif. Misalnya, perusahaan harus memberikan training Bahasa Indonesia kepada TKA, dan itu ada di perpres,” katanya. Syarat kualitatif lainnya, menurut Hanif,  adalah TKA yang masuk hanya boleh duduki jabatan tertentu, lalu membayar dana kompensasi, dan waktu kerja tertentu. Jadi, sambung dia, syarat kualitatif tetap ada. 

“Hanya saja, prosedur perizinannya lebih terintegrasi. Sehingga bisa lebih cepat. Itulah hal yang dibenahi dalam isu ketenagakerjaan,” tuturnya. 

TKA Pekerja Kasar Dilarang

Daya saing Indoesia di bidang ketenagakerjaan, menurut Hanif, masih terhambat. Termasuk di dalamnya, kata dia, izin TKA yang kini diperbaiki melalui perpres tersebut. “Sekarang ini berkembang kekhawatiran seolah-olah pemerintah membebskan TKA.  Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan, nanti malah jadi parno. Itu tidak baik, malah bikin penyakit. Sebab, sebenarnya pemerintah tetap punya skema pengendalian TKA yang jelas,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Hanif juga menegaskan bahwa demi melindungi tenaga kerja Indonesia, pemerintah senantiasa melarang pekerja asing kasar (unskilled).  “Dari dulu sampai sekarang tenaga kerja asing yang unskilled masih dilarang. Kalau di lapangan ketemu TKA yang bekerja kasar, ya itu masuknya pelanggaran. Karena itu pelanggaran, ya harus ditindak,” katanya.